Kesbangpol Jakarta Selatan

Diperlukan Penanaman Bela Negara dan HAM Sejak Dini Kepada Masyarakat

Kegiatan Work Shop Identifikasi Serta Pencegahan Pelanggaran HAM di Perkotaan ini adalah program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan HAM dengan melalui langkah kebijakan HAM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Demikian dikemukakan Indra Yuswar Kasubdit Pengembangan Demokrasi dan HAM sekaligus Pelaksana Kegiatan yang baru saja dilantik sebagai Kasubdit Kewaspadaan, belum lama ini disela kegiatan Workshop Identifikasi HAM di Evergreen, Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir Rustam Effendi Wakil Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Tafdil Ka Kesbangpol Jakarta Selatan, Firdaus Turmudzi Dewan Kota Jakarta Selatan, I Ketut Sudarsana Kasubbag Kumbag Sumda Polres Jakarta Selatan, dan para peserta pengurus Perkumpulan Rukun Warga Rukun Tetangga (Perwata) dan pengurus Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan Se Jakarta Selatan. Dijelaskannya bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan metode diskusi, ceramah, dan permainan (out door) selama tiga hari dalam rangka mencari solusi penanganan pelanggaran HAM yang marak terjadi akhir-akhir ini, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. “Oleh karena itu sangat diperlukannya penanaman kecintaan bela Negara dan pengetahuan HAM sejak dini, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dan meminimalisir pelanggaran HAM di wilayah masing-masing.” jelasnya. Selain itu, penyamaan visi, persepsi dan penafsiran segenap komponen masyarakat  sangat perlu diupayakan dalam rangka  mewujudkan ketertiban dan ketaatan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. "Melalui kegiatan  ini diharapkan nantinya akan terbentuk sikap dan prilaku yang saling menghargai hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanegara.” tegasnya. Dikesempatan yang sama Suranto PW Ketua Perwata Jakarta Selatan mengatakan bahwa maju-mundurnya penegakkan HAM sangat bergantung pada tingkat peran serta masyarakat. Semakin masyarakat aktif berpartisipasi dalam penegakkan HAM, kondisi HAM semakin baik. Sebaliknya, semakin pasif masyarakat, kondisi HAM semakin memburuk. “Selain itu peran serta organisasi masyarakat seperti Perwata yang notabene anggotanya adalah para ketua RT dan RW ini juga dibutuhkan kesediaan untuk melibatkan diri secara aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pengetahuan tentang HAM ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya.” imbuhnya. (ziz)

(Sumber : Kegiatan Work Shop Identifikasi HAM, Kesbangpol, Jaksel, Evergreen, Cisarua, Puncak, Bogor, 13-15/11/13)